PEKANBARU, Hitsnasional.com – Polemik pemilihan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Pekanbaru kembali memanas. Ratusan guru dari 11 cabang PGRI menggelar aksi damai di depan Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman, Minggu (23/11/2025). Mereka menilai proses pemilihan dan penetapan ketua PGRI yang baru cacat formil serta tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Para peserta aksi menegaskan bahwa Surat Keputusan (SK) kepengurusan cabang mereka masih berlaku. Karena itu, penunjukan pelaksana tugas (Plt) dinilai tidak sah dan dianggap mengabaikan hak cabang untuk mengirimkan delegasi resmi pada konferensi PGRI beberapa waktu lalu.
Minta Wali Kota Tidak Hadir di Pelantikan
Koordinator aksi, Eko Wibowo, meminta Wali Kota Pekanbaru, H. Agung Nugroho, untuk tidak menghadiri pelantikan atau pengukuhan pengurus PGRI Kota Pekanbaru yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (25/11/2025).
“Kami berharap Bapak Wali Kota tidak menghadiri pelantikan tersebut. Kami memohon agar Bapak mendengarkan suara akar rumput, guru-guru Pekanbaru. Kami hanya meminta proses pemilihan ulang demi mengembalikan marwah dan solidaritas PGRI di kota ini,” ujar Eko kepada wartawan.
Empat Tuntutan Aksi
Dalam aksi tersebut, para guru menyampaikan empat tuntutan kepada Wali Kota Pekanbaru, yaitu:
1.Menolak seluruh hasil konferensi PGRI Kota Pekanbaru pada 3 November 2025.
2.Membatalkan pelantikan pengurus PGRI Kota Pekanbaru yang dijadwalkan berlangsung pada 24 November 2025.
3.Mengulang konferensi sesuai ketentuan AD/ART organisasi.
4.Meminta PGRI Provinsi Riau untuk tidak ikut campur dalam urusan internal PGRI Kota Pekanbaru.
Eko menambahkan bahwa pihaknya juga meminta Wali Kota selaku Dewan Pembina PGRI Kota Pekanbaru untuk mengambil alih kebijakan sementara demi memastikan organisasi berjalan sesuai aturan.
Alasan Aksi Digelar pada Hari Minggu
Informasi yang dihimpun tim media menyebutkan, aksi dilaksanakan pada hari Minggu dengan sejumlah pertimbangan. Selain untuk memanfaatkan momen Car Free Day agar aspirasi dapat langsung dilihat masyarakat, massa berharap Wali Kota dapat mendengar secara langsung tuntutan para guru.
Pemilihan hari tersebut juga dimaksudkan untuk menegaskan permintaan agar Wali Kota tidak menghadiri pelantikan pengurus PGRI Pekanbaru yang dinilai bermasalah karena dianggap menabrak ketentuan AD/ART.
Sumber: DPP AMI
