PEKANBARU, hitsnasional.com — Bupati Rokan Hulu (Rohul), Anton, bersama Ketua DPRD Rohul, Hj. Sumiartini, dan jajaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, Selasa (28/7/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Pekanbaru, tersebut membahas sejumlah kebijakan strategis daerah, terutama rencana penyertaan modal yang berkaitan dengan tanah dan bangunan pasar modern di Kabupaten Rokan Hulu, revitalisasi gedung DPRD, serta rencana pinjaman daerah.
Kedatangan rombongan Pemkab Rohul dan DPRD disambut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Evenri Sihombing, bersama koordinator pengawasan.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk menyamakan persepsi dan memperoleh masukan terkait perencanaan, penganggaran, pengelolaan aset, kemampuan keuangan daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Dalam arahannya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Evenri Sihombing, menekankan pentingnya kajian yang memadai dan perencanaan matang sebelum pemerintah daerah mengambil keputusan terkait penyertaan modal maupun pinjaman daerah.
Setiap rencana kebijakan, menurut arahan dalam pertemuan tersebut, perlu didukung analisis manfaat dan risiko yang terukur. Langkah ini diperlukan agar keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan pemerintah, serta ketentuan yang berlaku.
Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan, sistem pengendalian internal, transparansi, dan akuntabilitas juga menjadi perhatian penting. Dengan perencanaan yang cermat dan pengawasan yang memadai, kebijakan daerah diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta meminimalkan potensi persoalan di kemudian hari.
Bupati Anton bersama Ketua DPRD Rohul dan jajaran pemerintah daerah menyambut baik arahan serta masukan yang disampaikan BPKP Riau.
Pemkab Rohul berkomitmen menindaklanjuti hasil konsultasi dengan memastikan setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan penyertaan modal maupun pinjaman daerah dilakukan secara hati-hati, terukur, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan mengenai tanah dan bangunan pasar modern menjadi salah satu bagian penting dalam koordinasi tersebut, terutama terkait aspek pengelolaan aset daerah. Sementara itu, rencana revitalisasi gedung DPRD dan pinjaman daerah juga memerlukan perencanaan yang matang agar pelaksanaannya selaras dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
Melalui koordinasi dengan BPKP Riau, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu diharapkan dapat memperkuat kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga kebijakan strategis yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan tata kelola yang baik serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.***
