PEKANBARU, hitsnasional.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau melalui Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai melakukan langkah-langkah strategis untuk mendongkrak penerimaan daerah, di tengah terus menurunnya postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam beberapa tahun terakhir.
Salah satu upaya yang dilakukan pansus adalah membangun komunikasi dengan kalangan akademisi dan pimpinan perguruan tinggi di Riau untuk menghimpun masukan berbasis kajian ilmiah. Langkah ini ditempuh guna mengidentifikasi potensi PAD yang dinilai belum tergarap secara maksimal.
Ketua Pansus Optimalisasi PAD DPRD Riau, H. Abdullah, S.Pd mengatakan pihaknya mengandalkan pendekatan berbasis data sebagai fondasi dalam menyusun rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah.
“Kami memulai dengan berdiskusi bersama perguruan tinggi. Masukan yang kami peroleh sangat penting untuk memetakan potensi PAD berdasarkan riset dan analisis akademik,” kata Abdullah, Kamis (4/12/2025).
Ia menambahkan, pansus juga akan memperluas koordinasi dengan lembaga pemerintah di luar Pemerintah Provinsi Riau, guna memperoleh gambaran utuh kondisi pengelolaan keuangan daerah, termasuk peluang peningkatan pendapatan dari sektor lain.
Menurutnya, banyak sumber penerimaan daerah yang masih belum dimanfaatkan secara optimal. Keberadaan pansus diharapkan mampu menjadi pendorong agar potensi tersebut dapat dikelola secara lebih efektif dan berkelanjutan.
DPRD Provinsi Riau sebelumnya telah membentuk Pansus Optimalisasi PAD dengan tujuan mengembalikan kekuatan fiskal daerah. Salah satu target jangka menengah yang dicanangkan adalah meningkatkan APBD Riau hingga mencapai Rp11 triliun, seperti yang pernah dicapai pada beberapa tahun lalu.
Abdullah menyebutkan, pembentukan pansus tidak terlepas dari kenyataan bahwa pendapatan daerah Riau mengalami tren penurunan signifikan. Jika pada masa lalu APBD sempat berada di atas Rp11 triliun, kini dalam Rancangan APBD 2026 angka tersebut diperkirakan menurun menjadi sekitar Rp8,3 triliun.
Pansus yang beranggotakan 14 legislator itu akan memfokuskan pembahasan pada sejumlah sektor, mulai dari pajak, retribusi, hingga pemanfaatan aset milik pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan, secara optimistis pansus menargetkan APBD Riau kembali berada pada kisaran dua digit. Sementara itu, target realistis yang dipatok adalah melampaui angka Rp9 triliun.
Dalam keterangannya, Abdullah juga menegaskan bahwa upaya peningkatan PAD tidak akan dilakukan dengan menambah beban masyarakat melalui pengenaan pajak atau retribusi baru. Sebaliknya, pansus berupaya memaksimalkan sumber-sumber pendapatan yang telah ada.
“Masih banyak potensi yang belum tergarap, mulai dari aset daerah, kinerja BUMD, hingga dana bagi hasil komoditas strategis seperti sawit,” ujarnya.
Selain sektor perkebunan, pansus juga menaruh perhatian pada peluang penerimaan dari sektor energi terbarukan, pajak bahan bakar, serta pajak air permukaan. Seluruh sektor tersebut dinilai memiliki kontribusi signifikan jika dikelola secara optimal.
Abdullah memperkirakan, pansus membutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk merampungkan kajian, termasuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
“Mudah-mudahan hasil kerja pansus bisa mengangkat kembali PAD Riau. Target Rp11 triliun bukan angka yang mustahil jika semua potensi dikelola dengan baik,” katanya.
