JAKARTA TIMUR, hitsnasional.com – 23 Februari 2026, Martogi Situmorang, kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat Universitas Ibnu Chaldun Jakarta Timur, menilai polemik pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bukan semata persoalan kendaraan, melainkan mencerminkan cara berpikir kepemimpinan serta orientasi prioritas anggaran publik.
Pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang menyebut kendaraan tersebut dibutuhkan untuk menjaga “marwah Kalimantan Timur” sebagai daerah strategis penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), menurut Martogi, memunculkan pertanyaan mendasar tentang apa yang sesungguhnya menentukan marwah sebuah daerah.
Martogi menjelaskan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 memang mengatur batas kapasitas kendaraan kepala daerah hingga sekitar 3.000 cc dan kendaraan jenis jip hingga 4.000 cc. Namun, aturan tersebut merupakan batas maksimum, bukan kewajiban untuk memilih opsi paling mahal.
“Regulasi memberi ruang, tetapi etika menentukan arah,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan utama bukan pada legalitas formal, melainkan sensitivitas kebijakan. Di tengah kondisi masih adanya ratusan ribu warga Kalimantan Timur yang berada dalam kerentanan ekonomi, persoalan tambang ilegal yang belum terselesaikan, serta infrastruktur di sejumlah wilayah yang masih dikeluhkan masyarakat, keputusan memilih kendaraan dinas bernilai fantastis berpotensi menciptakan jarak simbolik antara kekuasaan dan rakyat.
Martogi juga menyoroti pernyataan Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, yang menyebut kendaraan tersebut diperlukan untuk menembus medan sulit guna membuka akses ekonomi baru. Menurutnya, pernyataan tersebut mengandung kontradiksi logis.
“Jika medan sulit menjadi penghambat ekonomi, solusi yang lebih strategis adalah perbaikan infrastruktur. Jalan rusak tidak selesai karena satu kendaraan mampu melewatinya, melainkan selesai ketika pemerintah memperbaikinya secara sistematis dan merata,” tegasnya.
Ia menambahkan, saat ini banyak kendaraan dengan kemampuan jelajah medan berat yang tersedia dengan harga lebih rasional. Pemilihan opsi yang lebih efisien, kata dia, justru akan memperkuat legitimasi moral pemerintah daerah apabila orientasi kebijakannya benar-benar fungsional dan merakyat.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern, Martogi melanjutkan, keputusan anggaran tidak hanya dinilai dari kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dari prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan. Apabila batas maksimum regulasi dijadikan dasar pembenaran untuk memilih opsi paling mahal, akan muncul kesan oportunistik dalam menafsirkan aturan.
“Kritik ini bukan serangan personal, melainkan bentuk kontrol sosial dalam demokrasi. Kalimantan Timur sebagai wilayah strategis penyangga IKN seharusnya menunjukkan standar etika kebijakan yang lebih tinggi,” ujarnya.
Martogi menyimpulkan bahwa marwah daerah tidak lahir dari mesin berkapasitas tinggi, melainkan dari keberanian menetapkan prioritas anggaran yang tepat dan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
“Dalam tradisi pergerakan mahasiswa, kritik bukan bentuk kebencian, melainkan wujud tanggung jawab moral terhadap arah kepemimpinan dan masa depan tata kelola pemerintahan,” pungkasnya.***
