PEKANBARU, Hitsnasional.com -Keputusan strategis dalam institusi sebesar Tentara Nasional Indonesia (TNI) semestinya melalui proses yang matang. Maka ketika mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I diumumkan pada 29 April 2025, publik terutama kalangan pengamat militer memahaminya sebagai bagian dari rotasi rutin pejabat tinggi TNI. Namun yang mengejutkan adalah pembatalan keputusan tersebut hanya sehari kemudian.
Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan serius terhadap tata kelola institusi militer yang selama ini dikenal tertib dan penuh perhitungan. Perubahan keputusan dalam waktu singkat dapat menimbulkan persepsi adanya ketidakkonsistenan dalam pengambilan keputusan strategis, serta membuka ruang spekulasi mengenai potensi tekanan politik terhadap lembaga yang seharusnya steril dari intervensi tersebut.
Ketika Manajemen Tergerus oleh Dinamika Politik
Penulis tidak bermaksud mendramatisasi peristiwa ini, namun perlu dicatat bahwa Letjen Kunto adalah putra dari Jenderal (Purn) Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden dan tokoh senior di lingkungan purnawirawan TNI. Forum purnawirawan tersebut sebelumnya diketahui pernah menyatakan sikap kritis terhadap dinamika politik nasional, termasuk terhadap keberadaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hubungan ini membuat publik menilai keputusan pembatalan mutasi tersebut sarat dengan tafsir politis.
Dalam sistem demokrasi, militer idealnya tidak terseret dalam urusan politik praktis. Mengutip pemikiran Samuel P. Huntington dalam The Soldier and the State, militer yang sehat tunduk pada otoritas sipil, tetapi tetap menjaga profesionalismenya. Militer adalah alat negara, bukan alat kekuasaan, dan kesetiaannya tertuju kepada konstitusi, bukan kepada tokoh atau partai tertentu.
Namun, profesionalisme ini bisa tergerus jika manajemen internal tidak berjalan dengan baik. Pembatalan mutasi secara mendadak mencerminkan ketidakstabilan manajerial serta lemahnya sistem perencanaan di tubuh TNI.
Tantangan Kepemimpinan di Era Society 5.0
Kondisi ini menjadi lebih mengkhawatirkan jika dikaitkan dengan tantangan era kontemporer. Dalam studi penulis bersama Arafah dan Syafri (2024), yang dipublikasikan di Scientific Research Publishing, disebutkan bahwa kepemimpinan militer tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan teknis dan komando. Di era Society 5.0, di mana batas antara ruang fisik, digital, dan sosial semakin kabur, diperlukan sosok pemimpin yang mampu menghadapi kompleksitas, adaptif, dan menjunjung prinsip transparansi.
Kepemimpinan militer di era ini harus dibekali keterampilan konseptual, kecerdasan emosional, dan komitmen terhadap tata kelola yang baik. Terlebih di tengah dinamika strategis global—dari perang siber hingga ketegangan geopolitik—militer perlu menjadi institusi yang kokoh dan tidak mudah terombang-ambing oleh tekanan internal maupun eksternal.
Jika keputusan strategis seperti mutasi jabatan tinggi dapat berubah dalam waktu singkat, bagaimana publik dapat percaya pada ketahanan sistem kepemimpinan TNI dalam menghadapi tantangan yang lebih kompleks?
Seruan untuk Perbaikan dan Netralitas
Sebagai institusi pertahanan, TNI memikul bukan hanya tanggung jawab militer, tetapi juga amanat kepercayaan publik. Ketika dinamika internalnya diwarnai oleh kesan tarik-menarik kepentingan politik, maka yang dibutuhkan bukan sekadar klarifikasi, tetapi pembenahan manajemen secara menyeluruh.
Langkah perbaikan mencakup reformasi sistem manajemen personel berbasis meritokrasi, peningkatan transparansi dalam rotasi jabatan strategis, serta penguatan kembali etika dan budaya netralitas. Netralitas bukan jargon formalitas; ia merupakan pilar utama profesionalisme militer. Tanpa netralitas, integritas institusi bisa tergerus dari dalam.
Penulis meyakini bahwa masih banyak pemimpin di tubuh TNI yang berkomitmen terhadap prinsip profesionalisme dan kenetralan. Namun jika tata kelola internal longgar dan terbuka terhadap intervensi non-militer, maka risiko kerusakan sistemik menjadi nyata.
Tidak ada bangsa besar tanpa militer yang kuat dan profesional
Namun kekuatan itu bukan hanya diukur dari alutsista, melainkan dari kualitas kepemimpinan, ketegasan manajemen, dan kepercayaan rakyat. Menjaga TNI tetap netral dan profesional adalah keharusan mutlak demi menjaga kepentingan nasional di atas kepentingan politik sesaat.
Oleh: Dr. Andree Armilis, MA
Sosiolog dan Ahli Manajemen Strategik
