PEKANBARU, hitsnasional.com – Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau mulai melakukan pendataan intensif terhadap potensi pajak dari perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau. Upaya ini menyasar sekitar 400 perusahaan sebagai bagian dari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menjaga stabilitas APBD 2027.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Senin (30/3/2026). Dalam forum itu, Pansus menemukan indikasi belum optimalnya pemungutan pajak di sektor industri, khususnya pajak air permukaan serta pajak bahan bakar untuk operasional alat berat.
Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Abdullah, menyampaikan adanya ketidaksesuaian antara tingginya aktivitas ekonomi daerah dengan realisasi penerimaan pajak.
Menurutnya, meski Riau menempati peringkat keenam nasional dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan nilai sekitar Rp1.200 triliun, penerimaan pajak bahan bakar masih relatif rendah dibandingkan daerah lain seperti Kalimantan Timur.
“Dengan aktivitas industri dan logistik yang tinggi, seharusnya penerimaan pajak juga sebanding. Namun data yang ada menunjukkan masih terdapat selisih yang perlu ditelusuri,” ujarnya.
Pansus menargetkan peningkatan PAD hingga mencapai dua digit atau di atas Rp10 triliun. Target tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah, terutama seiring kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total anggaran. Jika tidak tercapai, pemerintah daerah berpotensi melakukan penyesuaian anggaran, termasuk pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Dalam proses pendataan, Pansus memfokuskan pada pajak air permukaan, pajak bahan bakar dan alat berat, serta validasi data vendor atau mitra perusahaan yang belum tercatat secara menyeluruh.
Sejumlah perusahaan yang menghadiri RDP di antaranya PT Serikat Putra Pelalawan, PT Musim Mas (dua pabrik di Pelalawan), PT Priatama Riau (Rupat), PT TH Indo Plantation (empat pabrik di Indragiri Hilir), PT Agritasari Segati (Langgam), serta PT MUP Segati (Langgam).
Selain itu, Pansus juga menyoroti perusahaan besar seperti PT Pertamina Hulu Rokan yang memiliki banyak mitra kerja, namun kontribusi pajaknya dinilai masih perlu diverifikasi lebih lanjut.
Dari 12 perusahaan yang diundang, sembilan di antaranya hadir dan menyampaikan data yang diminta.
Namun, Pansus menemukan adanya perbedaan antara data perusahaan dengan data yang dimiliki pemerintah daerah, khususnya terkait vendor atau mitra yang belum tercatat.
“Masih terdapat perbedaan data, terutama terkait mitra perusahaan yang belum masuk dalam basis data pemerintah daerah. Ini akan kami telusuri secara bertahap hingga seluruh perusahaan selesai,” kata Abdullah.
Pansus DPRD Riau berencana melanjutkan pemanggilan perusahaan secara berkala setiap pekan hingga seluruh potensi pajak dari 400 perusahaan dapat diidentifikasi secara menyeluruh.
