JAKARTA, hitsnasional.com – Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menuai perhatian berbagai pihak. Salah satunya datang dari Ketua Umum Komunitas Penanggulangan Indonesia (KOPI), Ferdy Yupa, yang menyoroti dugaan kerusakan hutan sebagai salah satu faktor yang memperparah dampak bencana tersebut.
Menurut Ferdy, peristiwa tersebut tidak bisa hanya dilihat sebagai bencana alam semata, tetapi perlu ditelusuri apakah terdapat unsur kelalaian manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya terkait kawasan hutan.
“Dari informasi di lapangan, terdapat kayu gelondongan yang terbawa arus banjir. Hal ini patut menjadi perhatian serius karena bisa mengindikasikan adanya aktivitas penebangan liar atau pengelolaan hutan yang tidak sesuai ketentuan,” kata Ferdy dalam keterangannya kepada media, Selasa (02/12/25).
Ia mendorong pemerintah pusat dan aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi mendalam, termasuk melakukan audit terhadap perizinan pengelolaan hutan di wilayah terdampak bencana.
“Kami meminta agar tim investigasi independen diturunkan untuk menelusuri penyebab utama bencana ini, termasuk mengevaluasi izin usaha kehutanan yang ada di kawasan tersebut,” ujarnya.
Terkait pengawasan di lapangan, Ferdy menilai pengawasan terhadap aktivitas di kawasan hutan perlu diperketat. Namun demikian, ia menegaskan pentingnya pembuktian melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Kita tidak boleh serta-merta menuduh. Semua harus dibuktikan melalui proses investigasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Berdasarkan kajian internal yang dilakukan KOPI, Ferdy menyebutkan terdapat beberapa faktor lingkungan yang perlu mendapat perhatian serius, antara lain dugaan aktivitas penebangan ilegal, kebijakan perizinan yang belum sepenuhnya berbasis daya dukung lingkungan, serta terbatasnya upaya rehabilitasi di kawasan hutan yang telah mengalami alih fungsi.
Ia juga menyinggung kawasan Batang Toru di wilayah Tapanuli yang dinilai memiliki peran penting dalam keseimbangan ekosistem, sehingga diperlukan upaya perlindungan yang lebih ketat.
“Apabila lingkungan tidak dijaga dengan baik, dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat luas. Karena itu, pemerintah daerah dan pusat memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kelestarian alam tetap terjaga,” jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, sebelumnya menyampaikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan di wilayah terdampak bencana.
Menanggapi hal tersebut, Ferdy menyatakan mendukung langkah evaluasi tersebut sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola lingkungan.
“Kami berharap evaluasi itu dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan tidak tebang pilih, sehingga kebijakan ke depan benar-benar berpihak pada keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” pungkas Ferdy.***
