Rokan Hulu, hitsnasional.com – Pimpinan Unit Kerja (PUK) Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (FSPPP) Aur Bersatu meluapkan kekecewaan mendalam usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang telah dijadwalkan jauh-jauh hari, mendadak dibatalkan pada Jumat (19/9/2025).
RDP yang direncanakan berlangsung di ruang rapat Komisi III DPRD Rohul pada pukul 10.00 WIB itu sejatinya menjadi wadah resmi bagi pekerja untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi terkait berbagai persoalan yang tengah mereka hadapi. Namun, hingga lewat pukul 11.00 WIB, pertemuan tak kunjung dimulai. Kabar pembatalan pun akhirnya disampaikan kepada rombongan PUK FSPPP Aur Bersatu yang sejak pagi sudah hadir dan menunggu dengan penuh harapan.
“Kami sangat kecewa, sebab jadwal ini sudah ditentukan dan disepakati bersama. Namun tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan yang jelas,” tegas Efendi, Ketua PUK FSPPP Aur Bersatu Desa Teluk Aur, Kecamatan Rambah Samo, ketika diwawancarai usai meninggalkan gedung dewan.
Ia menuturkan, sejumlah pengurus dan anggota PUK FSPPP Aur Bersatu datang tepat waktu bahkan sudah berada di dalam ruangan rapat. Mereka duduk menanti hampir satu jam lamanya, berharap anggota dewan segera hadir. Namun yang terjadi justru sebaliknya, rapat yang dinanti itu batal tanpa kepastian.
“Padahal, kami datang dengan niat baik untuk mencari solusi bersama. Kami ingin suara pekerja didengar, bukan dipandang sebelah mata. Semoga ke depan ada keseriusan dari pihak terkait agar komunikasi dan aspirasi kami benar-benar tersampaikan,” lanjut Efendi dengan nada kecewa.
Kekecewaan yang sama juga disampaikan Hardizon, selaku penasehat PUK FSPPP Aur Bersatu. Menurutnya, pembatalan mendadak ini mencerminkan sikap Komisi III yang dinilai kurang menghargai perjuangan masyarakat kecil, khususnya para pekerja pertanian dan perkebunan.
“Sekali lagi kami sangat menyayangkan hal ini. Sikap seperti ini tidak terpuji dan melukai hati rakyat. Yang dibahas dalam RDP ini bukan persoalan sepele, melainkan persoalan perut, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat Teluk Aur,” ungkap Hardizon dengan nada geram.
Nada serupa juga datang dari salah seorang tokoh ninik mamak yang turut hadir mendampingi rombongan. Ia menilai pembatalan tanpa penjelasan yang jelas telah mencederai kepercayaan masyarakat kepada lembaga perwakilan rakyat.
“Kami kecewa dan sangat berkecil hati. Nampaknya DPRD ini tidak amanah dan justru membuat kami menunggu tanpa kepastian. Sebagai lembaga negara, seharusnya mereka lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat, bukan malah membuat rakyat merasa diabaikan,” tegas tokoh ninik mamak tersebut.
Di tengah kekecewaan itu, pihak DPRD melalui Andesmar, Kepala Bagian Umum Kesekretariatan, akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara resmi mewakili Komisi III.
“Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa yang tidak disengaja ini. RDP bukan dibatalkan, melainkan ditunda karena padatnya agenda dalam beberapa minggu terakhir. Hampir setiap hari anggota dewan harus pulang larut malam. Insya Allah pertemuan ini akan segera dijadwalkan ulang,” jelas Andesmar saat menemui perwakilan PUK FSPPP Aur Bersatu.
Meski sudah ada klarifikasi, kekecewaan tetap menyelimuti hati para pekerja dan tokoh masyarakat yang hadir. Mereka menilai penundaan tanpa kepastian justru mengikis kepercayaan terhadap wakil rakyat yang semestinya menjadi corong aspirasi masyarakat.
Bagi PUK FSPPP Aur Bersatu, RDP ini sejatinya merupakan momentum penting untuk menyuarakan keresahan para pekerja perkebunan yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan keluarga mereka. Ketidakhadiran anggota dewan dalam forum tersebut membuat mereka merasa kehilangan wadah formal untuk menyampaikan persoalan.
“Harapan kami sebenarnya sederhana, agar DPRD mau duduk bersama rakyat, mendengar keluhan, dan mencarikan solusi. Tetapi hari ini kami justru pulang dengan tangan kosong,” tutur salah seorang anggota PUK dengan wajah lesu.
PUK FSPPP Aur Bersatu sendiri merupakan bagian dari organisasi buruh yang menaungi ratusan pekerja di Desa Teluk Aur dan sekitarnya. Serikat pekerja ini aktif memperjuangkan hak-hak buruh di sektor pertanian dan perkebunan, mulai dari kesejahteraan, keadilan dalam pembagian hasil, hingga perlindungan tenaga kerja.
Akhirnya, pengurus dan anggota PUK FSPPP Aur Bersatu meninggalkan gedung dewan dengan membawa rasa kecewa yang mendalam. Sementara itu, tokoh ninik mamak yang hadir berharap agar kejadian serupa tidak kembali terulang, karena menurutnya lembaga legislatif seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan justru menjadi sumber kekecewaan.°°°
Jurn/DK
