PEKANBARU, hitsnasional.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru mengikuti Apel Bersama Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan secara virtual. Kegiatan ini dipusatkan di Lapangan Upacara Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, bertindak sebagai pembina apel. Sementara itu, jajaran Lapas Pekanbaru mengikuti kegiatan dari Aula Sahardjo Lapas Pekanbaru, Senin (14/7/2025).
Dalam amanatnya, Menteri HAM Natalius Pigai menekankan pentingnya memperkuat sinergi dan kebersamaan antarkementerian dalam satu lingkungan koordinatif.
“Satu pagar besar, satu lingkungan, satu keluarga, satu sahabat,” ucapnya, seraya menyampaikan bahwa potensi sumber daya yang besar harus dikelola secara kolektif demi membangun bangsa yang adil dan menyeluruh.
Ia juga menyoroti peran strategis Kementerian Koordinator yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga semangat kolaborasi antarinstansi, termasuk Kemenkumham, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Dalam konteks tersebut, ia menyebut fungsi-fungsi seperti kekayaan intelektual, harmonisasi kebijakan hukum, politik hukum nasional, dan keimigrasian sebagai elemen penting yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Saya memberikan kesempatan dan ruang terbuka kepada seluruh kementerian. Jika mengalami kesulitan menjangkau rakyat, maka pintu Kementerian HAM terbuka lebar,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa Kantor Wilayah Kemenkumham dan lembaga terkait lainnya di seluruh Indonesia siap memfasilitasi program-program kementerian lain yang bertujuan mendekatkan layanan kepada masyarakat.
Menteri HAM menutup amanatnya dengan menegaskan bahwa membangun bangsa tidak bisa dilakukan secara sektoral, tetapi harus melalui semangat kolaborasi, persatuan, dan kesetaraan.
“Kalau kita bersatu, maka rakyat juga akan bersatu. Kalau kita damai, maka rakyat pun akan hidup dalam kedamaian,” pesannya.
Apel bersama ini diikuti secara serentak oleh seluruh jajaran kementerian dan lembaga terkait di Indonesia, sebagai bentuk penguatan sinergi dan koordinasi di bawah naungan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.***
