PEKANBARU, hitsnasional.com – Bupati Siak, Afni Z, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025–2029 yang dilaksanakan di Balai Serindit, Gedung Daerah Provinsi Riau, Senin (30/6/2025).
Rapat Musrenbang RPJMD tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid, dan dihadiri oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., CGRE, serta perwakilan Direktorat PKDTTKD Bappenas RI, Anang B. Gunawan, secara virtual, dan diikuti oleh para bupati se-Provinsi Riau.
Gubernur Riau, Abdul Wahid, menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar kegiatan tahunan, melainkan forum strategis untuk menyatukan pemikiran dan komitmen dalam menentukan arah pembangunan Provinsi Riau ke depan.
“Dalam forum ini saya tegaskan, pembangunan Provinsi Riau tidak bisa dilakukan secara biasa-biasa saja. Kita dihadapkan dengan berbagai tantangan nyata, seperti kesenjangan wilayah, ancaman lingkungan, perubahan iklim, hingga ketergantungan ekonomi,” ujar Gubernur Wahid.
Ia menambahkan, pendekatan pembangunan Riau tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, ekologi, serta keseimbangan antardaerah.
“Dalam RPJMD 2025–2029 ini, kami mengusung visi besar ‘Riau Bedelaw’, yakni Riau yang berbudaya Melayu, dinamis, ekologis, religius, dan maju,” katanya.
Pada kesempatan itu, Gubernur Wahid juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam menurunkan emisi karbon sebesar 20 ton per tahun, yang diperkirakan bernilai sekitar 20 dolar AS per ton, dengan potensi penerimaan mencapai Rp4 triliun per tahun.
“Penurunan emisi karbon merupakan komitmen kita terhadap Perjanjian Paris (Paris Agreement). Negara-negara maju terus mendukung negara berkembang seperti kita. Kami memahami tantangan fiskal yang dihadapi para bupati, namun kami berupaya agar ke depan kondisi Riau kembali normal sehingga pembangunan dapat dirasakan secara adil dan merata,” tutup Gubernur Wahid.
Sementara itu, Bupati Siak, Afni Z, dalam penyampaiannya, menyoroti kondisi infrastruktur jalan di wilayahnya yang menurutnya perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Riau. Ia menyampaikan pentingnya konektivitas jalan dari ibu kota provinsi menuju kabupaten, khususnya ruas jalan dari KM 11 Tualang hingga KM 11 Koto Gasib yang mengalami kerusakan berat.
“Kami, Pemerintah Kabupaten Siak, sangat berharap kepada Bapak Gubernur Riau untuk membantu perbaikan jalan ini. Kabupaten Siak merupakan kabupaten dengan persentase panjang jalan terkecil di Provinsi Riau, yaitu hanya sekitar 4,10 persen atau 110,3 kilometer,” ujar Afni.
Kabupaten Siak, lanjutnya, saat ini menjadi penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar ketiga di Provinsi Riau. Setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen, Kabupaten Siak menyumbang PDRB senilai Rp590,7 miliar.
“Karena itu, kami mohon agar ruas jalan ini bisa diperpanjang statusnya menjadi tanggung jawab provinsi. Jika memungkinkan, kami juga mengusulkan agar menjadi jalan nasional, karena jalan KM 11 Tualang hingga KM 11 Koto Gasib ini merupakan penghubung antar kabupaten. Kami juga akan berkoordinasi dengan Forkopimda untuk memasang portal pengendalian tonase dan ODOL (Over Dimension Over Load),” ungkapnya.
Bupati termuda di Provinsi Riau itu juga menambahkan, saat ini Pemerintah Kabupaten Siak telah mengajukan kawasan Istana Siak untuk masuk ke dalam kawasan pariwisata strategis nasional, serta sumber air dan hutan gambut sebagai bagian dari ekosistem ekologi nasional.
“Kami mohon dukungan Bapak Gubernur untuk mendorong Istana Siak sebagai Proyek Strategis Nasional. Selain itu, perlu kami sampaikan bahwa mayoritas lahan di Kabupaten Siak merupakan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hak Guna Usaha (HGU), sementara lahan berstatus HPL hanya 813 ribu hektare atau 33 persen. Kami harap Pemerintah Provinsi dapat memberikan ruang kepada petani kami yang menggantungkan hidup dari perkebunan agar ke depan tidak terjadi lagi konflik lahan,” tutup Afni.I(Diskominfo Siak/Inf)
