ROKAN HULU, hitsnasional.com – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sertifikasi Produk Halal. Acara ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Selasa (4/3/2025).
Rakor ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tom Sitohir, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Haikal Hasan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Shoffan Shofwan, M.Si, serta pejabat tinggi dari berbagai kementerian dan lembaga. Para gubernur, bupati, dan wali kota turut serta, baik secara langsung maupun virtual.
Dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, hadir secara virtual Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM, Wakil Bupati Rokan Hulu H. Syafaruddin Poti, SH, MM, Kepala Kemenag Rokan Hulu H. Zulkifli Syarif, S.Ag., M.Pd.I, perwakilan Kapolres Rokan Hulu, Asisten II Drs. H. Ibnu Ulya, M.Si, serta beberapa kepala OPD terkait.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan hanya soal ideologi atau agama, tetapi juga menjadi bagian dari persaingan perdagangan global.
“Indonesia menempati posisi keempat dengan populasi terbesar di dunia dan memiliki jumlah penduduk Muslim terbanyak. Berdasarkan survei, 87,2 persen masyarakat Indonesia lebih memilih produk halal. Indonesia juga menjadi konsumen makanan halal terbesar di dunia,” ujar Tito.
Ia menambahkan bahwa negara seperti China dan Australia bergerak cepat dalam memproduksi produk halal untuk menyasar pasar Muslim, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, sertifikasi halal bagi produsen lokal sangat penting untuk menjaga daya saing produk dalam negeri.
Senada dengan itu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Haikal Hasan, menyebutkan bahwa setelah memperoleh sertifikasi halal, pelaku usaha lokal bisa langsung masuk ke pasar global.
“Seorang ibu rumah tangga yang hanya memproduksi keripik singkong dan keripik pisang di Jawa Timur kini berhasil menembus pasar internasional, dengan pengiriman hingga dua kontainer ke Prancis. Ini membuktikan bahwa sertifikasi halal dapat membuka peluang besar bagi pelaku usaha daerah,” jelas Haikal.
Ia juga mengungkapkan bahwa nilai produk halal dunia pada 2024 mencapai Rp20.640 triliun, namun Indonesia hanya mendapatkan Rp673 triliun atau 3,2 persen dari total tersebut.
“Penjualan produk Indonesia bukan rendah karena tidak halal, tetapi karena kita tidak tertib dalam sertifikasi halal. Padahal, jika kita serius, Indonesia bisa menjadi pemimpin dalam industri halal global,” tambahnya.
Dalam sesi pembahasan inflasi, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa Indonesia mengalami deflasi sebesar -0,48 persen pada Februari 2025. Penurunan ini dipengaruhi oleh kebijakan diskon listrik 50 persen pada Januari–Februari serta turunnya harga komoditas seperti cabai, bawang merah, dan telur ayam. Namun, beberapa komoditas seperti BBM non-subsidi dan emas perhiasan masih mengalami inflasi.
Sementara itu, di Kabupaten Rokan Hulu, pengendalian inflasi berjalan dengan baik dan menunjukkan stabilitas ekonomi, terutama menjelang hari raya. Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, SH, MM, menyebutkan bahwa berbagai langkah strategis telah dilakukan, seperti pemantauan harga bahan pangan di pasar, menjaga ketersediaan bahan pokok seperti beras, serta memastikan distribusi bahan pokok sampai ke tingkat konsumen.
“Kami juga terus mengawasi agar tidak ada oknum yang melakukan penimbunan bahan pokok demi menjaga stabilitas harga di pasaran,” ujar Syafaruddin Poti.
Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan terhadap UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal, Indonesia diharapkan mampu mengambil peran lebih besar dalam industri halal global sekaligus menjaga stabilitas inflasi di dalam negeri.
Sumber : Kominfo Rohul
Reporter : Diky R
