PEKANBARU, hitsnasional.com – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Riau diprediksi masih akan berlanjut di masa mendatang.
Pendapat tersebut disampaikan Direktur Utama Lembaga Pendidikan Wartawan Pekanbaru Journalist Center, Drs. Wahyudi El Panggabean, M.H., MT., BNSP., C.PCT, kepada sejumlah pemimpin redaksi media di Pekanbaru, Rabu (5/11) siang.
“Kecuali yang menduduki kursi Gubernur Riau itu adalah sosok yang berani tampil hidup sederhana dan melawan gaya hidup glamor serta hedonis, yang menjadi akar perilaku korup,” ujar Wahyudi.
Wahyudi, yang telah berprofesi sebagai jurnalis sejak era Gubernur Riau Imam Munandar, menilai OTT yang dilakukan KPK merupakan konsekuensi dari pilihan perilaku koruptif para pejabat publik.
“Apakah penangkapan KPK terhadap tiga Gubernur Riau terdahulu karena kasus korupsi belum cukup menjadi pelajaran?” katanya retoris.
Menurut Wahyudi, berdasarkan peristiwa masa lalu, proses hukum terhadap para mantan Gubernur Riau memiliki pola dan motif yang hampir serupa, yakni terkait dugaan suap.
“Itu artinya, motif terbaru yang dilakoni Gubernur Riau Abdul Wahid tampaknya dilakukan secara sadar bahwa itu adalah perilaku korup. Konsekuensinya, ya OTT,” ujarnya.
Lebih lanjut Wahyudi mengatakan, terlepas dari kemungkinan adanya motif politik di balik OTT, fakta hukumnya tetap ada.
“Yang pasti, laporan ada, peristiwanya ada, kemudian KPK bergerak,” jelasnya.
Ia menilai sistem politik yang dijalani seorang calon gubernur sudah diwarnai dengan permainan uang sejak proses pencalonan.
“Proses pemilihan kepala daerah diduga juga membutuhkan dana besar. Maka wajar jika kemudian, ketika sudah menjabat, dana-dana proyek dijadikan sebagai penyalur atau pengganti modal politik,” katanya.
Wahyudi menegaskan, para calon kepala daerah sejatinya sudah memahami risiko hukum dari praktik politik uang yang mereka jalani.
“Lantas, apakah ada sosok yang benar-benar bisa terbebas dari sistem ini?” tanyanya.
Ia memprediksi, penangkapan kepala daerah di Riau oleh KPK belum akan berhenti sampai di sini.
“Kecuali jika Gubernur Riau di masa depan adalah sosok yang berani melawan sistem, hidup sederhana, jauh dari gaya hidup hedonis dan pamer (flexing),” ungkapnya.
“Penentu utamanya ada pada masyarakat Riau sendiri apakah mereka berkomitmen memilih figur pemimpin yang jujur dan berakhlak mulia,” tutup Wahyudi.***
