ROKAN HULU, hitsnasional.com — Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, terus mendorong percepatan penetapan status 19 desa persiapan menjadi desa definitif. Dokumen pengusulan pemekaran desa tersebut dilaporkan telah lengkap dan kini tinggal menunggu penetapan kode desa oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Kepastian tersebut disampaikan Bupati Rokan Hulu, Anton, S.T., M.M., pada Selasa (21/4/2026), setelah melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Jakarta.
Kunjungan itu dilakukan untuk memperoleh kejelasan sekaligus mendorong percepatan proses penetapan kode desa bagi 19 desa persiapan yang tersebar di tujuh kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu.
Bupati Anton mengatakan, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperjuangkan kepastian status pemerintahan desa sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat.
“Hari ini kami berjuang ke Kemendagri untuk mendorong percepatan 19 desa persiapan di Rohul ditetapkan sebagai desa definitif. Ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut kepastian bagi masyarakat tentang pelayanan publik, pembangunan, dan masa depan yang lebih layak bagi warga kita,” ujarnya.
Menurut Anton, 19 desa persiapan tersebut telah menunggu hampir dua tahun untuk mendapatkan kepastian status. Penantian itu dinilai perlu segera diakhiri agar masyarakat di wilayah bersangkutan dapat memperoleh pelayanan pemerintahan dan pembangunan yang lebih optimal.
“Sudah terlalu lama masyarakat kita menunggu. Harapan mereka tidak boleh terus digantung. Karena itu, hari ini kami datang langsung untuk mengetuk kembali pintu pusat agar proses ini segera mendapatkan kepastian,” tegasnya.
Bupati Anton berharap pemerintah pusat segera menerbitkan keputusan terkait penetapan kode desa bagi 19 desa persiapan tersebut. Menurutnya, penetapan kode desa menjadi tahapan penting dalam proses perubahan status dari desa persiapan menjadi desa definitif.
“Sekarang kita menunggu terbitnya SK Mendagri. Dengan adanya penetapan kode desa nantinya, 19 desa persiapan tersebut dapat bertransformasi menjadi desa definitif, sehingga memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahan desa, mengelola anggaran, serta mempercepat pembangunan di wilayah masing-masing,” ungkapnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu akan terus mengawal proses pengusulan tersebut hingga tuntas. Langkah ini diharapkan dapat mendukung pemerataan pembangunan, memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kunjungan ke Kemendagri itu, Bupati Anton didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rohul, Abdurrochim, S.E., M.Si.; Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Rohul, Prasetyo, M.IP.; serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Rohul, H. Rio Pratama, S.STP., M.Si.
Rombongan diterima langsung oleh Direktur Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Dra. Lusje Anneke Tabalujan, M.Pd.
Pengusulan pembentukan desa persiapan tersebut berkaitan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan, tertanggal 29 Januari 2018.
Dari total 20 desa persiapan yang dibentuk, sebanyak 19 desa dilaporkan telah melengkapi dokumen pengusulan dan menunggu penetapan kode desa. Adapun perkembangan satu desa persiapan lainnya tidak dijelaskan dalam keterangan yang tersedia.
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berharap penetapan tersebut segera memperoleh kepastian sehingga aspirasi masyarakat di desa-desa persiapan dapat ditindaklanjuti melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih optimal.***
