PEKANBARU, hitsnasional.com – Seratus hari pertama masa kepemimpinan Gubernur Riau Abdul Wahid dan Wakil Gubernur SF Haryanto menjadi sorotan publik. Sejak resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada 20 Februari 2025, ekspektasi terhadap duet Wahid–SF begitu tinggi. Namun, realita di lapangan mulai menimbulkan tanda tanya besar: ke mana arah “Riau Bermarwah” yang dijanjikan?
Direktur Lembaga Anti Korupsi Riau (LAKR), Armilis Ramaini, SH, menilai bahwa harapan masyarakat mulai memudar.
“Euforia pelantikan kini berubah menjadi kegelisahan. Program nyata belum terlihat. Yang muncul justru polemik dan simpang siur informasi,” ujarnya.
Salah satu pemicu kegaduhan adalah pernyataan Gubernur Wahid terkait defisit dan tunda bayar APBD Riau yang disebut mencapai Rp3,5 triliun. Namun, SF Haryanto yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah menyebut angkanya hanya sekitar Rp135 miliar. Perbedaan drastis ini memicu kebingungan publik.
“Dua pemimpin Riau ini tidak sejalan bahkan dalam menyampaikan data keuangan. Masyarakat jadi bingung: siapa yang benar?” kata Armilis. Ia juga menyoroti minimnya kehadiran SF Haryanto dalam berbagai agenda resmi Gubernur.
Menurutnya, Gubernur Wahid terlihat lebih sibuk melakukan kunjungan kerja bersama para bupati dan wali kota ke kementerian di Jakarta, ketimbang menyusun strategi penyelamatan keuangan daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi.
“Tindakan seperti itu tak banyak berguna jika tidak dibarengi dengan koordinasi internal yang kuat,” tegas Armilis.
Ia meminta Gubernur Wahid menghentikan praktik pencitraan dan lebih fokus pada kerja nyata.
“Hentikan kegiatan seremonial dan tampil di media. Riau ini butuh kerja, bukan panggung,” ujarnya.
Armilis juga menegaskan pentingnya soliditas antara Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Jangan jadikan ego sebagai panglima. Jika keduanya terus berseberangan, yang jadi korban adalah rakyat,” katanya.
Kekhawatiran lain muncul dari isu loyalitas di tubuh birokrasi. Beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikabarkan mengundurkan diri akibat stigma politik.
“Ini berbahaya. Pegawai negeri sipil itu loyal kepada negara, bukan individu. Jangan rusak sistem hanya karena paranoia politik,” kata Armilis.
Ia menutup pernyataannya dengan desakan agar penegakan hukum menjadi prioritas utama.
“Kasus korupsi SPPD fiktif DPRD Riau, pembangunan flyover Arengka yang bermasalah, hingga tunda bayar APBD semuanya adalah bukti lemahnya kontrol dan penegakan hukum. Wahid harus memimpin dengan keberanian hukum, bukan sekadar retorika,” tegasnya.
“Wahid adalah gubernur baru tanpa beban masa lalu. Ini momentum. Jangan disia-siakan. Tegakkan hukum tanpa pandang bulu agar APBD benar-benar kembali untuk rakyat,” pungkas Armilis.***
