ROKAN HILIR, hitsnasional.com – Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau mulai melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Tahun Anggaran 2024. Senin (14/4/25).
Kedatangan tim auditor BPK RI disambut langsung oleh Bupati Rohil, H. Bistamam, bersama jajaran pejabat tinggi Pemkab Rohil di ruang pertemuan Kantor Bupati, Kompleks Perkantoran Batu Enam, Bagansiapiapi.
“Benar, kita kedatangan Tim Pemeriksa dari BPK RI untuk memeriksa laporan keuangan tahun 2024,” ujar Bupati Bistamam. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses audit tahunan guna memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Kehadiran BPK RI ini disambut harapan besar dari masyarakat agar audit dilakukan secara terbuka dan profesional. Sejumlah warga menilai masih banyak persoalan keuangan yang membebani daerah, salah satunya adalah tunda bayar yang terus berulang dan menyulitkan para kontraktor maupun penyedia jasa.
“Semoga pemeriksaan kali ini benar-benar transparan. Kalau ditemukan penyimpangan di OPD, harus ada sanksi tegas,” kata Yudi, seorang warga Rohil.
Masyarakat juga mengingatkan janji kampanye Bupati Bistamam dan Wakil Bupati Jhony Charles yang mengusung semangat bersih-bersih birokrasi. Mereka berharap setiap temuan yang mencerminkan ketidakwajaran pengelolaan keuangan segera ditindaklanjuti secara konkret.
“Kalau ada temuan, berarti pimpinannya tidak becus. Ganti saja orangnya. Ini tanggung jawab penuh kepala OPD,” tegas Yudi.
Keluhan serupa juga datang dari kalangan kontraktor. Mereka berharap praktik tunda bayar yang kerap terjadi di akhir tahun anggaran tidak terulang kembali.
“Selama ini kami sering jadi korban. Sudah kerja, tapi pembayaran tertunda. Semoga di era Bupati Bistamam dan Jhony Charles, ini bisa dihentikan,” harap seorang kontraktor lokal yang enggan disebutkan namanya.
Tim BPK RI kini tengah menjalankan tugas audit di Rohil. Pemeriksaan ini diharapkan tidak sekadar menjadi formalitas tahunan, melainkan menjadi langkah awal untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah yang dinilai masih jauh dari ideal.
