SIAK, hitsnasional.com – Polemik gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Siak semakin terang benderang. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Siak, Muhtarom, S.Ag menegaskan bahwa gugatan yang mengatasnamakan Paslon 01 bukan sikap partai, melainkan langkah pribadi Sugianto yang berjalan sendiri tanpa restu pasangan maupun partainya.
“Arahan dan dukungan PKB sudah jelas, yaitu kepada Paslon 02 Afni-Syamsurizal setelah PSU Pilkada Siak. Jadi, gugatan ke MK itu bukan atas nama PKB, melainkan langkah pribadi,” tegas Muhtarom yang juga anggota DPRD Provinsi Riau, Kamis (27/3/2025).
Muhtarom juga memastikan bahwa PKB, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, tetap konsisten dengan sikap politiknya. Menurutnya, tindakan Sugianto yang mengajukan gugatan tanpa koordinasi dengan pasangannya, Irving Kahar Arifin, telah mencoreng etika politik.
Dinamika Pilkada Siak: PSU dan Gugatan Beruntun
Untuk diketahui, Pilkada Siak 2025 diwarnai dengan serangkaian gugatan ke MK. Sebelumnya, Paslon 03 (Alfedri-Husni) menggugat KPU Siak dengan tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang melibatkan Paslon 02. Namun, MK tidak menemukan bukti kuat atas tuduhan tersebut.
Meski begitu, MK mengabulkan sebagian gugatan Paslon 03 dan memerintahkan KPU Siak untuk melakukan PSU di tiga TPS akibat kelalaian penyelenggara. Setelah PSU berlangsung pada 22 Maret 2025, giliran Paslon 01 yang mengajukan gugatan terkait periodesasi Alfedri sebagai bupati.
Namun, dalam gugatan tersebut, hanya calon wakil bupati, Sugianto, yang menjadi pemohon tanpa melibatkan calon bupatinya, Irving Kahar Arifin. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa gugatan tersebut lebih bersifat personal daripada kepentingan pasangan calon secara utuh.
Kini, dengan sikap tegas dari Muhtarom sebagai Ketua PKB Siak, diharapkan polemik politik di Siak segera berakhir, sehingga pembangunan dan kepentingan rakyat dapat kembali menjadi prioritas utama.
