PELALAWAN, hitsnasional.com – Anggota Fraksi DPRD Riau dari Dapil Pelalawan-Siak, Abdullah, turun langsung menemui warga Pelalawan yang terdampak banjir kiriman dari PLTA Koto Kampar. Dalam pertemuan yang berlangsung pada Minggu (16/2), warga menyampaikan keluhan terkait banjir yang merendam permukiman dan menghambat aktivitas sehari-hari.
Abdullah menjelaskan bahwa hasil diskusi dengan pemangku kepentingan dan pakar telah menghasilkan beberapa poin penting yang akan diperjuangkan dalam pengendalian banjir, yaitu:
Perubahan SOP Pembukaan Pintu Waduk PLTA
Abdullah mendesak perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pembukaan pintu waduk PLTA Koto Kampar. Ia menegaskan perlunya koordinasi intensif antara PLTA, BMKG, dan BPBD Kampar serta Sumbar terkait potensi air masuk ke waduk. “Air yang dilepas harus dicicil, bukan sekaligus dalam jumlah besar dan waktu singkat. Kerugian kWh PLTA tak sebanding dengan kerugian masyarakat akibat banjir,” tegas Abdullah.Penanganan Pendangkalan Waduk PLTA
Ia juga menyoroti masalah pendangkalan di area waduk PLTA yang menyebabkan daya tampung air berkurang. “Pendangkalan harus segera diatasi agar waduk mampu menampung volume air yang lebih besar,” tambahnya.Reboisasi Area Tangkapan Air (Catchment Area)
Abdullah menekankan pentingnya menghitung ulang kapasitas tangkapan air di area hulu yang banyak berubah fungsi akibat alih lahan. Ia mendorong kebijakan reboisasi untuk memulihkan fungsi ekosistem hulu sebagai penahan air alami.Analisis DAS Hulu dan Hilir PLTA
Selain hulu, Abdullah meminta perhatian terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) hulu dan hilir PLTA, termasuk aliran dari Kampar Kiri. “DAS hulu dan hilir harus dianalisis untuk mengetahui volume air yang masuk ke wilayah Pelalawan. Ini penting agar kita bisa memitigasi potensi banjir lebih efektif,” jelasnya.Harapan untuk Gubernur Riau yang Baru
Abdullah berharap Gubernur Riau terpilih, Wahid, yang akan segera dilantik, dapat memberi perhatian serius terhadap persoalan banjir Pelalawan. “PLTA dibangun sejak 1992 untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk menyengsarakan. Saya berharap Gubernur baru dapat menegaskan kembali fungsi PLTA sesuai tujuan awalnya,” ujar Abdullah.
Tak hanya itu, Abdullah berjanji akan membawa aspirasi warga ke rapat-rapat DPRD Riau dan mendorong alokasi anggaran untuk program normalisasi sungai. Ia menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat Pelalawan.
“Kami di DPRD Riau akan terus mengawal persoalan ini hingga ada solusi nyata. Selain penanganan darurat, program mitigasi bencana harus menjadi prioritas agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban,” tutup Abdullah.
Warga yang hadir dalam pertemuan tersebut mengapresiasi langkah Abdullah dan berharap pemerintah daerah serta pihak terkait segera mengambil tindakan nyata untuk mencegah banjir terulang di masa depan.
